Mentan Beri Bantuan Korban Banjir dan
Tanah Longsor Kudus
Menteri Pertanian, Suwono menghadiri
Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten
Kudus 2014 yang diselenggarakan di pedopo kabupaten Kudus (4/2/2014). Dalam rapat
tersebut, Bupati Musthofa melaporkan kondisi banjir di Kudus beserta dampak yang ditimbulkan dari berbagai
aspek, terutama pertanian dan peternakan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh
perwakilan kepala daerah kabupaten Demak, Grobogan, Pati dan Jepara.
Banjir yang telah melanda lima kecamatan di Kabupaten Kudus
sejak 20 Januari 2014 hingga saat ini, menyebabkan kerugian hingga ratusan
miliar. Roda perekonomian sempat terhambat karena banjir telah memutuskan jalur
penghubung kota Kudus-Demak hingga 5 hari serta banyaknya kerusakan infrastruktur
seperti jalan dan jembatan yang putus. Selain itu proses belajar mengajar juga
terganggu karena pihak sekolah menghentikan aktifitas belajar mengajar. Akibat
banjir dan tanah longsor, 16 jiwa dinyatakan meninggal dan 14.442 jiwa berada
di pengungsian yang tersebar di lebih dari 53 titik.
Di bidang pertanian, banjir yang
menggenangi 6.295 Ha lahan pertanian
dan merusak infrastruktur diperkirakan telah menyebabkan kerugian dengan total hingga
Rp. 90,503,500,000 ,00. Di bidang peternakan total kerugian mencapai Rp.
5,446,560,000,00 akibat 90.957 hewan
ternak mati dan puluhan kandang rusak. Sedangkan di bidang perkebunan kerugian
diperkirakan mencapai Rp.1,037,190,000,00.
Prediksi tersebut diperkirakan masih dapat bertambah karena curah hujan
masih cukup tinggi.
Oleh karena
itu, pemerintah kabupaten Kudus mengajukan usulan rehabilitasi pasca banjir
tahun 2014 baik berupa pemberian bibit, pupuk, obat-obatan , pakan konsentrat
dan perbaikan sarana prasarana pertanian. Bupati Mustofa menjelaskan bahwa
Kabupaten Kudus tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, pemerintah
kabupaten Kudus sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan
koordinasi /bekerjasama dengan kabupaten di sekitarnya untuk menyelesaikan
persoalan ini. Mengingat bencana banjir dan tanah longsor tidak hanya terjadi
di Kudus tapi juga kabupaten lainnya disekitar Kudus seperti Demak, Jepara,
Pati dan Grobogan. Selain itu beliau juga berharap agar bantuan yang yang
diberikan oleh Kementrian Pertanian bisa tepat sasaran. “Saya berharap bantuan
yang diberikan Kementan bisa tepat sasaran. Seluruh SKPD harus terus melakukan
pembinaan pada petani”, tutur Bupati Mustofa.
Menteri
Suwono menjelaskan bahwa bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di
Indonesia belum mengganggu ketahanan pangan nasional. Namun, pemerintah akan
terus waspada terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa dan dampak yang
melebihi apa yang dilaporkan. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi
akan terus berlangsung hingga pertengahan Februari. Sehingga, tindakan
antisipasi sangat penting. Selain itu beliau juga menginginkan adanya
inventarisasi yang valid mengenai kemungkinan tanaman yang masih bisa hidup
meski terendam banjir.
Untuk
menangani persoalan tersebut, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan
berupa benih, transplant metter, traktor dan optimasi lahan. Oleh karena itu,
beliau meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kota/Kabupaten segera
melakukan validasi data kepada Dinas Pertanian Provinsi untuk dilaporkan kepada
Kementrian Pertanian. “Tanggung jawab masing-masing sudah ada, jika
permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota maka akan dibantu
oleh pemerintah provinsi, namun jika pemerintah provinsi masih belum bisa
membantu laporkan pada pemerintah pusat. Segera laporkan validasi data, hal ini
sangat penting agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran”, tutur Menteri
Suwono.
Menteri
Suwono menghimbau agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan TNI untuk
mengerahkan personil baik untuk proses penanaman, optimasi lahan maupun pemberantasan
hama. Karena, sejak 2 tahun lalu sudah ada penandatanganan MoU antara
PanglimaTNI dan Kementerian Pertanian untuk membantu menjaga ketahanan pangan
nasional. Beliau juga mengingkan adanya perubahan sistim dalam berkomunikasi
dimana pemerintah daerah dapat menghimbau para petani agar langsung
berkomunikasi dengan Kementerian jika ada keluhan.
